Mohon tunggu...

Nexa
search
close

Beranda

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi potret kinerja pendidikan di daerah.
Lihat potret kinerja pendidikan di daerah Anda di sini




Silakan pilih Provinsi pada peta untuk melihat detail data NPD pada lokasi tersebut

Berikut adalah data 5 besar persentase anggaran urusan pendidikan provinsi di luar transfer daerah
Propinsi TA 2019
Prov. Nusa Tenggara Timur29.20 %
Prov. Kepulauan Riau25.70 %
Prov. Sumatera Barat20.90 %
Prov. Riau20.76 %
Prov. Jawa Tengah19.30 %
UUD 1945 Pasal 31 ayat 4, menyatakan bahwa "Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD"

Berikut daerah-daerah yang Anggaran Urusan Pendidikan (Anggaran Dinas Pendidikan) di Luar Transfer Daerah telah mencapai 20% atau lebih pada tahun 2019.
Testimoni Pemangku Kepentingan Pendidikan Daerah

  • "…NPD ini memberikan gambaran secara konkrit kondisi Pendidikan hari ini di Kaltim. Ini bisa dijadikan kerangka dasar untuk menyusun program Pendidikan ke depan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan dan pemerataan pendidikan. Paling tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di kaltim yang selama ini menjadi masalah…"

  • “…NPD memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan Kota Cilegon, karena NPD dapat menjadi tolak ukur untuk melakukan penghitungan anggaran pendidikan Kota Cilegon …"

Praktik Baik Pendidikan di Daerah

Kab. Bulungan

Kab. Bulungan (Provinsi Kalimantan Utara) menggunakan kombinasi Biaya Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), tunjangan guru, corporate social responsibility (CSR), dan APBD 2019 sebesar Rp450 juta untuk melatih 502 orang guru SD dari 145 SD. Pelatihan yang dilakukan intensif selama 7 bulan mencakup 85 jam pelatihan.

Guru: Kompetensi Guru

Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah) melakukan mutasi (redistribusi) guru SD (274 orang) dan SMP (253 orang) yang memiliki pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun pada tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan di Kota Surakarta.

Guru: Redistribusi Guru

Kab. Malinau

Kab. Malinau (Provinsi Kalimantan Utara) melaksanakan program Gerakan Desa Membangun (Gerdema), yang salah satu kegiatannya memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu di desa tersebut agar tidak putus sekolah.
(DKT NPD 2017)

Siswa Putus Sekolah

Prov. Sulawesi Tenggara

Kab. Buton Selatan, Kab. Muna, Kab. Konawe Utara, dan Kab. Kolala Timur bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam pemberian bantuan bus sekolah bagi siswa miskin agar dapat terus bersekolah.
(DKT NPD 2017)

Siswa Putus Sekolah

Kab. Banyuwangi

Kab. Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur) mempunyai gugus tugas yang menangani anak-anak tidak mampu bekerja sama dengan polisi untuk mencari anak-anak yang tidak sekolah (putus sekolah).
(DKT NPD 2017)

Siswa Putus Sekolah

Kab. Indragiri Hilir

Untuk mengatasi kenakalan remaja akibat putus sekolah, salah satu kabupaten di Provinsi Riau ini melaksanakan Program Maghrib Mengaji yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Indragiri Hilir No. 2 Tahun 2016.
(DKT NPD 2016)

Siswa Putus Sekolah

Lihat Semua Praktik Baik
Layanan
     
© 2019 Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan