Mohon tunggu...

Nexa

Rekomendasi

  • Masalah
    Kurangnya Kesadaran Daerah Berpartisipasi Aktif Dalam Pembangunan Pendidikan Daerah

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat membuat/mengkaji alokasi anggaran pendidikan di daerah agar sesuai dengan komitmen 20% di luar APBN dan APBD.
    Melibatkan DUDI/ menggunakan dana CSR untuk mengatasi kekurangan anggaran.

    Persentase Anggaran Pendidikan dari Daerah Masih Rendah

  • Masalah
    Masih fokus pada infrastruktur

    Rekomendasi
    Anggaran juga dialokasikan untuk peningkatan mutu bukan saja pada infrastruktur

    Persentase Anggaran Pendidikan dari Daerah Masih Rendah

  • Masalah
    Masih ada penggunaan dana BOS tidak transparan

    Rekomendasi
    Penyediaan web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait penggunaan anggaran.

    Dana BOS

  • Masalah
    Perencanaan dana komite yang tidak transparan dan tidak menyelesaikan masalah

    Rekomendasi
    Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dan pengelolaan dana komite sekolah.

    Penggunaan Dana Komite

  • Masalah
    Kurangnya pengawasan dan keterlibatan publik (termasuk masyarakat sipil, masyarakat pendidikan daerah) kepada pemerintah

    Rekomendasi
    Partisasipasi masyarakat melalui komite sekolah.
    Perlu legalitas peran serta masyarakat membiayai pendidikan.
    Melibatkan DUDI/ menggunakan dana CSR untuk mengatasi kekurangan anggaran.

    Lemahnya Keterlibatan Publik

  • Masalah
    Keengganan berkontribusi karena label sekolah gratis

    Rekomendasi
    Memperkuat peran komite sekolah.
    Menyosialisasikan praktik baik program komite sekolah.

    Lemahnya Keterlibatan Publik

  • Masalah
    Belum punya perencanaan yang tepat sasaran dan tepat guna, tidak punya standar cost real.

    Rekomendasi
    Membuat standar dan target yang jelas dan terukur supaya semua pihak mempunyai acuan yang sama.

    Lemahnya Perencanaan Anggaran Pendidikan

  • Masalah
    Lemahnya SDM perencana program di Dinas Pendidikan

    Rekomendasi
    Dinas Pendidikan bersama para pemangku kepentingan pendidikan membuat forum diskusi untuk mendiskusikan permasalahan prioritas dan solusi strategis yang kemudian didefinisikan kedalam perencanaan program dan anggaran. (Neraca Pendidkan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum).

    Lemahnya Perencanaan Anggaran Pendidikan

  • Masalah
    Rendahnya sinergitas antara pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, Bappeda, anggota dewan legislatif.

    Rekomendasi
    Sinergi antara LPMP dan Dinas Pendidikan untuk mendukung penyediaan data Pendidikan kepada Bappeda dalam rangka pengajuan anggaran kepada Eksekutif dan Legislatif.

    Lemahnya Perencanaan Anggaran Pendidikan

  • Masalah
    Satuan pendidikan belum memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional

    Rekomendasi
    Alokasikan biaya persiapan akreditasi melalui APBD.
    Membangun sekolah menengah di kantung-kantung peserta wajib belajar 12 tahun. Diprioritaskan perbatasan.
    Perlu koordinasi antara eksekutif, legislative dan pemangku kepentingan/pemerhati, tokoh masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan.
    Penempatan guru SM3T dan GGD (putra daerah).
    Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan dan pelengkapan sarana prasarana pendidikan.
    Mengoptimalkan/memberdayakan pengawas dalam pemenuhan 8 SNP dalam persiapan akreditasi.

    Banyak sekolah belum terakreditasi atau memiliki akreditasi rendah

  • Masalah
    Terbatasnya kuota yang diakreditasi oleh BAN

    Rekomendasi
    Alokasikan biaya persiapan akreditasi melalui APBD sebagai mitra.

    Banyak sekolah belum terakreditasi atau memiliki akreditasi rendah

  • Masalah
    Satuan pendidikan belum mengusulkan diakreditasi

    Rekomendasi
    Perlu ada pendampingan dan pembinaan bagi sekolah pra-akreditasi.

    Banyak sekolah belum terakreditasi atau memiliki akreditasi rendah

  • Masalah
    Terlambatnya proses pengajuan akreditasi

    Rekomendasi
    Perlu ada pendampingan dan pembinaan bagi sekolah pra-akreditasi.

    Banyak sekolah belum terakreditasi atau memiliki akreditasi rendah

  • Masalah
    Satuan pendidikan tidak melakukan perpanjangan akreditasi

    Rekomendasi
    Perlu ada pendampingan dan pembinaan bagi sekolah pra-akreditasi.
    Sosialisasi tentang EDS (Evaluasi Diri Sekolah) oleh Dinas Pendidikan dan pengawas secara berkala.

    Banyak sekolah belum terakreditasi atau memiliki akreditasi rendah

  • Masalah
    Perbandingan jumlah ruang kelas terhadap siswa tidak sesuai peraturan (rombel tidak ideal)

    Rekomendasi
    Penambahan ruang kelas baru dari anggaran APBD.

    Jumlah dan tingkat kerusakan ruang kelas

  • Masalah
    Banyak ruang kelas yang memiliki intensitas kerusakan berat

    Rekomendasi
    Penambahan ruang kelas baru dari anggaran APBD

    Jumlah dan tingkat kerusakan ruang kelas

  • Masalah
    Penumpukkan siswa di wilayah tertentu (disparitas satuan pendidikan)

    Rekomendasi
    Penambahan ruang kelas baru dari anggaran APBD.

    Jumlah dan tingkat kerusakan ruang kelas

  • Masalah
    Tidak adanya program pemeliharaan rutin

    Rekomendasi
    Di dalam juknis Pemanfaatan dana BOS, perlu dicantumkan tentang adaya alokasi dana BOS untuk perawatan gedung sekolah.
    Optimalisasi peran pengawas dan staf TU/penjaga sekolah untuk pemeliharaan sekolah.

    Jumlah dan tingkat kerusakan ruang kelas

  • Masalah
    Bangunan tidak ramah anak dan kebutuhan khusus lainnya

    Rekomendasi
    Pembangunan harus memperhatikan isu gender dan difabel.
    Pengembangan mulok yang ramah anak.

    Jumlah dan tingkat kerusakan ruang kelas

  • Masalah
    Kurangnya fasilitas: kelas, perpustakaan, laboratorium

    Rekomendasi
    Penambahan ruang kelas baru dari anggaran APBD.
    Pengadaan peralatan sekolah sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan UNBK dari APBD.

    Jumlah dan tingkat kerusakan ruang kelas

  • Masalah
    Perbedaan kualitas tenaga pendidik

    Rekomendasi
    Meningkatkan komptensi tenaga kependidikan melalui kegiatan KKG dan MGMP

    Hasil UN per daerah memiliki perbedaan signifikan

  • Masalah
    Perbedaan kelengkapan sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar

    Rekomendasi
    Melakukan pemetaan sarana dan prasaran yang kurang dan perlu dilengkapi.
    Melibatkan tripusat pendidikan dalam proses melengkapi sarana prasarana.
    Menyediakan dan melengkapi sarana-prasarana yang berkualiatas (ruang kelas, halaman, buku, dan media pembelajaran lainnya) sesuai SPM.
    Menyediakan materi belajar dan uji coba/latihan soal secara online sehingga siswa memiliki persiapan matang dalam menghadapi UN.

    Hasil UN per daerah memiliki perbedaan signifikan

  • Masalah
    Rasio guru-murid dan rombel terlalu tinggi

    Rekomendasi
    Penerapan kuota PPDB sekolah agar lebih ketat. Perlu ada pemerataan rombel agar terjadi manejemen kelas yang baik Pemerintah daerah mengoptimalkan PPDB berdasarkan zonasi pendidikan sehingga rombongan belajar dapat sesuai dengan Perrmendikbud No. 22 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa batas maksimal rombongan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal.

    Hasil UN per daerah memiliki perbedaan signifikan

  • Masalah
    Proses belajar belum berjalan secara optimal

    Rekomendasi
    Meningkatkan kualitas spembelajaran dengan memvariasikan metode belajar dan menyesuaikan dengan kompetensi siswa.

    Terjadi penurunan rerata hasil UN

  • Masalah
    Materi yang diajarkan tidak sesuai SK KD UN

    Rekomendasi
    Memetakan kendala yang dihadapi dalam mengajarkan SK KD UN.

    Terjadi penurunan rerata hasil UN

  • Masalah
    Terjadi penurunan nilai UN secara nasional, karena penerapan UNBK dan HOTs

    Rekomendasi
    Tren nilai UN memang turun, sebagian beranggapan karena adanya UNBK dan HOTS. Perlu diketahui bagaimana pemerintah daerah menghadapi persoalan ini. Perlu juga dilakukan resources sharing dan peningkatan sarana dan prasarana.
    Meningkatkan kemampuan mengajar guru, khususnya dalam bidang HOTs.

    Terjadi penurunan rerata hasil UN

  • Masalah
    Banyak guru yang lebih memilih mengajar di pusat kota karena permasalahan akses di daerah

    Rekomendasi
    Memberikan insentif pada guru yang mengajar di daerah pinggiran.
    Memberikan bantuan akomodasi seperti mess guru di daerah pinggiran.
    Melakukan rotasi dan redistribusi guru.

    Ada guru yang belum memenuhi kualifikasi

  • Masalah
    Guru belum memahami dan belum banyak mengetahui teori, metode, dan teknik mengajar

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah mengaktifkan KKG, K3S, MKKS, dan MGMP budaya belajar dan budaya berbagi ilmu sesama guru dapat tumbuh.
    Pemerintah daerah mendorong guru untuk pro aktif mencari, mengikuti, bahkan mengadakan pelatihan atau hal-hal yang dapat memperkaya teori, metode, dan teknik mengajar.

    Banyak daerah yang memiliki UKG lebih rendah dari rerata UKG nasional

  • Masalah
    Kompetensi guru belum sesuai kebutuhan KBM (mutu dan kompetensi guru rendah)

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis lingkungan dan budaya sekitar.

    Banyak daerah yang memiliki UKG lebih rendah dari rerata UKG nasional

  • Masalah
    Kemampuan penguasaan IT masih rendah

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah memberikan pelatihan IT secara berkala kepada guru-guru melalui KKG atau MGPM dengan bekerja sama dengan berbagai tenaga atau rewalan ahli IT atau guru-guru IT.

    Banyak daerah yang memiliki UKG lebih rendah dari rerata UKG nasional

  • Masalah
    Aktifitas KKG dan MGMP di kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah mengaktifkan KKG, K3S, MKKS, dan MGMP budaya belajar dan budaya berbagi ilmu sesama guru dapat tumbuh.
    Pemerintah daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk mengaktifasi aktivitas dan pendampingan KKG dan MGMP di setiap kabupaten/kota.
    Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada KKG/MGMP yang aktif mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi guru.

    Banyak daerah yang memiliki UKG lebih rendah dari rerata UKG nasional

  • Masalah
    Kondisi geografis dan sarana transportasi kurang mendukung

    Rekomendasi
    Pembangunan dan perbaikan sekolah-sekolah yang berada di pinggir.
    Penyediaan transportasi sekolah.

    Angka APK dan APM tidak ideal

  • Masalah
    Disparitas satuan pendidikan yang tinggi, antara daerah pinggir dengan tengah kota

    Rekomendasi
    Percepatan pemerataan kualitas sekolah melalui Zonasi Pendidikan.

    Angka APK dan APM tidak ideal

  • Masalah
    Keterbatasan tertentu yang dimiliki oleh anak

    Rekomendasi
    Program inklusi untuk anak-anak berkemampuan khusus ditunjang dengan tenaga pendidik yang kompeten dan sarana yang mendukung.

    Angka APK dan APM tidak ideal

  • Masalah
    Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak ada di sekolah

    Rekomendasi
    Pemerintah lebih serius untuk membangun ekonomi kreatif masyarakat dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sehingga anak usia sekolah tidak perlu bekerja pada waktu sekolahnya.

    Angka APK dan APM tidak ideal

  • Masalah
    Kekurangan guru PNS

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah menganalisis kebutuhan guru setiap satuan pendidikan pada setiap jenjang.
    Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak daerah sesuai analisis kebutuhan.
    Pemerintah daerah mengusulkan formasi guru PNS ke Kemendikbud dan BKN sesuai analisis kebutuhan.

    Rasio guru terhadap siswa belum sesuai peraturan

  • Masalah
    Penyebaran guru belum merata

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah melakukan rotasi guru secara berkala, misalnya 3 atau 5 tahun sekali berdasarkan analisis kebutuhan.

    Rasio guru terhadap siswa belum sesuai peraturan

  • Masalah
    Jumlah siswa dalam rombel melebihi ketentuan Standar Nasional Pendidikan

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah membangun ruang kelas baru pada satuan pendidikan dengan melibatkan dunia industri dan masyarakat.

    Rasio guru terhadap siswa belum sesuai peraturan

  • Masalah
    Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah menganalisis kebutuhan guru setiap satuan pendidikan pada setiap jenjang.
    Pemerintah daerah meredistribusi guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan pemerataan guru.
    Pemerintah daerah membuat aturan terkait dengan guru yang boleh mengajarkan pelajaran serumpun.

    Rasio guru terhadap siswa belum sesuai peraturan

  • Masalah
    Jumlah guru lebih banyak dari kebutuhan karena perekrutan honorer dalam jumlah yang lebih dari kebutuhan

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah memperingatkan kepala sekolah untuk tidak merekrut guru honorer sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 Jo PP Nomor 43/2007.

    Rasio guru terhadap siswa belum sesuai peraturan

  • Masalah
    Jumlah murid pada sekolah tertentu kurang dari 10 dalam satu kelas

    Rekomendasi
    Pemerintah daerah melakukan analisis populasi anak usia sekolah dengan satuan pendidikan terdekat.
    Pemerintah daerah mengambil sikap terkait sekolah yang hanya memiliki siswa kurang dari 10 pada setiap kelas, baik menutup sekolah dan menyarankan siswa tersebut untuk bersekolah di sekolah lain atau membina sekolah tersebut agar mendapatkan siswa sesuai kondisi sekolah

    Rasio guru terhadap siswa belum sesuai peraturan