Please wait...

Nexa

Sekilas tentang PASKA


PASKA merupakan singkatan dari Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, salah satu organisasi yang berdiri sejak 28 Agustus 2015 berdasarkan Permendikbud No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PASKA merupakan unsur pendukung tugas Kemendikbud di bidang analisis dan sinkronisasi kebijakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, PASKA berkoordinasi dan bekerjasama dengan satuan kerja pada unit-unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas PASKA diatur dalam pasal 766 Permendikbud No 11 tahun 2015 yaitu melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian, serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja kementerian. Berdasarkan tugas tersebut, PASKA menjalankan 5 (lima) fungsi, yaitu:
1) pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kemendikbud;
2) pengelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud;
3) pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kemendikbud;
4) fasilitasi kegiatan Mendikbud; dan
5) pelaksanaan administrasi Pusat.

Visi


PASKA sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyelaraskan visinya dengan visi Sekretariat Jenderal, maka visi dari PASKA adalah:

“ Terwujudnya fasilitasi Mendikbud yang prima melalui sinkronisasi kebijakan strategis dan pelibatan publik “



Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh PASKA, dengan mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Misi


Untuk mewujudkan visi dimaksud, PASKA menjalankan 3 (tiga) misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan pelayanan yang responsif dan bermutu terhadap arahan dan penugasan dari Mendikbud
2. Mewujudkan analisis dan sinkronisasi Kebijakan Strategis Kemendikbud yang selaras
3. Mengoptimalkan pelibatan publik terkait kebijakan Kemendikbud.

Unduh